SERBA SERBI DERITA SUMIATI

daun kering

daun gugur

Sejak terungkapnya kasus penganiayaan seorang tkw asal Dompu saat dikirim oleh majikannya ke rumah sakit King Abdul Azis Madinah Arab Saudi pada tanggal 08 Nopember 2010 yang lalu, maka sebuah rahasia dibawah permukaan yg selama ini tidak banyak diungkap dari sisi kehidupan dunia tenaga kerja migran asal dari Indonesia yg bekerja di Arab Saudi khususnya, pada akhirnya menjadi perhatian ramai publik, LSM dan Pemerintahan dari kedua belah pihak, dimana dari sekian banyak kasus yg selama ini terjadi dan seharusnya berada dibawah perlindungan legal formal Negara, yakni menyangkut hak perlindungan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap para tenaga kerja migran tersebut terkesan kurang mendapat perhatian dan tanggapan yang layak atau memadai dari kedua belah pihak otoritas pemerintahan yang berkaitan, yakni sesuai dengan data status kewarga negaraan dari mana negara asal maupun negara tempat mereka bekerja.

Dan apa yang menjadi masalah secara umum dapat ditelusuri sebagai berikut :

  1. Sejak awal sebelum memutuskan untuk menjadi tenaga kerja migran rata-2 mereka mendapatkan dan atau mencari informasi ke sumber-2 non formal yg sifatnya tidak valid dan illegal yakni para agen tekong (makelar) pengerah tenaga kerja, yg lebih banyak menyesatkan dan tendensius.
  2. Hal tersebut diatas akhirnya diikuti pula dengan adanya tindakan penipuan dengan iming-2 menggiurkan dan juga perlakuan pemerasan yang merugikan terhadap para calon pekerja dimaksud.
  3. Bahkan tekong gelap dapat memberangkatkan tenaga kerja ke luar negri dengan cara yg mudah dalam menembus persyaratan administrasi yg diperlukan, misalnya : data KTP dan KSK palsu, paspor imigrasi, visa dan atau ijin lintas masuk negara dengan status wisatawan, yg kesemuanya itu dilakukan dengan cara illegal sejak mulai dari : kelurahan, kecamatan, dirjend imigrasi, konsulat, kedutaan, hingga pelabuhan pemberangkatan dari negara asal hingga selama tinggal di negara tujuan oleh pihak-2 yang tidak bertanggung jawab, dengan cara suap.
  4. Oknum pelaku illegal tersebut antara lain : tekong dari pihak jasa pengerah tenaga kerja yang illegal maupun bisa juga kemungkinan yg legal, Kelurahan, Kecamatan, Imigrasi, Kedutaan, Konsulat, pengawas pelabuhan, hingga pihak-2 yang terkait dan menggunakannya sebagai tenaga kerja di luar negri.
  5. Akhirnya pendataan terhadap jumlah tenaga kerja di luar negri tidak dapat dilakukan secara resmi, tertib, valid, baik dan jelas oleh Departemen Pemerintah , yg akibatnya menyulitkan pengawasan terhadap keberadaan dan status mereka.
  6. Selama ini indikator yg lebih ditonjolkan oleh Pemerintah lebih banyak ditekankan kepada kontribusi aliran devisa dari para tenaga kerja tersebut, yg telah diakui cukup signifikan sebagai penyumbang devisa bagi negara asal mereka, namun di satu sisi perlindungan terhadap hak mereka tidak memadai dan belum memadai oleh pihak pemerintah terkait.
  7. Secara teknis semua keperluan menyangkut masalah tenaga kerja ke luar negri mestinya melalui satu pintu, yakni : Depnaker, mulai dari masalah listing peluang job kerja yg ada di luar negri hingga penentuan kualifikasi dan sertifikasi specialisasi keahlian masing-masing bidang kerja, sehingga status qualified tenaga kerja terjamin secara legal formal, yg akhirnya dapat menjamin dengan lebih baik tentang kepastian hukum dan rasa keadilan.
  8. Jadi pada proses pelaksanaan di tingkat muara, yakni penerbitan dokumen administrasi persyaratan yg di perlukan khususnya pasport harus disertai oleh sertifikat Depnaker dan daftar listing job kerja yg syah dan masih berlaku.
  9. Pada akhirnya semua pendataan tentang : nama-2 pekerja migran, jumlah, specialisasi pekerjaan dan negara tujuan,  seluruhnya harus dibukukan secara komprehensif oleh sebuah lembaga formal pemerintah yg khusus mengawasi bidang tenaga kerja migran.

Maka pada momentum kejadian yang sedang menimpa tkw Sumiati asal Dompu NTB tersebut diatas secara substansi permasalahan dapat menjadi pelajaran dan dengan spontan telah membangunkan ke alfaan pemerintah selama ini untuk mengkaji ulang lebih jauh tentang kebijakan tenaga kerja migran untuk lebih serius dan totalitas dalam memperbaiki sistemnya.

Semoga saja untuk masa-2 ke depan (mendatang) ada perbaikan yang lebih signifikan dan komprehensif pada masalah ketenaga kerjaan migran ini.

Sekian ulasan ringan dan sederhana ini semoga bermanfaat.

Astaghfirrullah …. amin.

perdamaian

Tentang apainitu

pemerhati umum
Pos ini dipublikasikan di Kriminalitas dan Hukum dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s